Oleh : Andi Muhammad Syukur S.H, M.H
Suatu masyarakat tidak kehilangan masa depannya ketika mengalami kemiskinan. Ia mulai kehilangan masa depannya ketika kehilangan ingatan kolektif.
Di banyak tempat, modernisasi sering dipahami sebagai proses meninggalkan masa lalu. Kota berkembang melalui beton, jalan raya, dan teknologi digital, sementara sejarah perlahan dipindahkan ke museum, upacara seremonial, atau sekadar menjadi materi pelajaran di sekolah. Akibatnya, generasi muda tumbuh semakin terhubung dengan dunia, tetapi semakin jauh dari akar kebudayaannya sendiri.
Di tengah arus tersebut, Soppeng menawarkan pelajaran yang berbeda.
Selama lebih dari tujuh abad, masyarakat Soppeng mewariskan bukan hanya kisah tentang raja-raja, melainkan juga gagasan mengenai bagaimana sebuah masyarakat menyelesaikan krisis melalui musyawarah, membangun legitimasi kekuasaan melalui kesepakatan, dan menjaga persatuan di atas ambisi politik. Nilai-nilai ini tersimpan dalam Lontara, bukan sekadar sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai warisan intelektual yang tetap relevan bagi zaman modern.
Asal-usul Kerajaan Soppeng sendiri lahir dari situasi krisis. Tradisi Lontara menceritakan bahwa enam puluh matoa berkumpul untuk mencari jalan keluar atas kesulitan yang melanda masyarakat. Dari musyawarah itu lahirlah kesepakatan yang melahirkan pemerintahan baru di bawah La Temmamala. Terlepas dari bagaimana kita memandang unsur mitologinya, pesan politiknya sangat jelas: kekuasaan memperoleh legitimasi karena dipercaya menyelesaikan persoalan publik, bukan semata-mata karena garis keturunan.
Inilah pelajaran pertama yang diwariskan sejarah Soppeng: kepemimpinan lahir dari kepercayaan.
Pelajaran kedua datang dari kisah penyatuan Soppeng Riaja dan Soppeng Rilau. Konflik antara La Mata Esso dan La Makkarodda menunjukkan bahwa bahkan masyarakat dengan tradisi politik yang kuat pun tidak kebal terhadap perebutan kekuasaan. Namun yang membuat kisah ini luar biasa bukanlah perangnya, melainkan cara perang itu diakhiri.
Alih-alih membangun dendam turun-temurun, kedua pemimpin memilih rekonsiliasi. Ambisi politik dikalahkan oleh kepentingan persatuan. Kerajaan kembar dilebur menjadi satu identitas bersama: Soppeng.
Dalam dunia yang hari ini dipenuhi polarisasi politik, konflik identitas, dan perang informasi, keputusan tersebut menunjukkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan lawan, melainkan menjaga masyarakat tetap utuh.
Warisan seperti inilah yang seharusnya lebih sering dibicarakan daripada sekadar silsilah kerajaan.
Sayangnya, tantangan terbesar Soppeng saat ini bukan lagi perang saudara, melainkan keterputusan budaya antargenerasi.
Digitalisasi menghadirkan paradoks. Informasi menjadi semakin mudah diakses, tetapi perhatian manusia semakin pendek. Lontara yang dahulu diperlakukan dengan penuh penghormatan kini dapat dibaca melalui layar telepon genggam. Kemudahan ini merupakan kemajuan, tetapi tanpa kesadaran budaya, kemudahan juga dapat melahirkan pengabaian.
Banyak generasi muda mengenal pemikir-pemikir dunia, tetapi belum pernah membaca petuah La Waniaga Arung Bila. Mereka dapat mengutip filsuf Barat, tetapi tidak mengetahui bahwa masyarakat Bugis telah lama mengembangkan etika politik, perdagangan, hukum adat, dan tata pemerintahan yang sangat kaya.
Masalahnya bukan karena mempelajari pemikiran luar. Justru keterbukaan intelektual adalah syarat kemajuan. Masalah muncul ketika kita hanya menjadi konsumen pengetahuan dan melupakan tradisi intelektual yang tumbuh di tanah sendiri.
Budaya bukanlah nostalgia.
Budaya adalah modal sosial.
Budaya adalah sumber nilai.
Budaya adalah cara suatu masyarakat mempertahankan identitasnya ketika dunia berubah begitu cepat.
Karena itu, pelestarian budaya tidak boleh dibebankan hanya kepada pemerintah atau para tetua adat. Masa depan kebudayaan ditentukan oleh apakah generasi mudanya bersedia menjadi penerus pengetahuan.
Setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi. Mereka yang mencintai sastra dapat mendokumentasikan Lontara. Mereka yang menguasai teknologi dapat mendigitalisasi manuskrip. Para pembuat film dapat mengangkat kisah Soppeng ke layar internasional. Peneliti dapat mengkaji kembali pemikiran para tokoh Bugis. Guru dapat membawa kearifan lokal ke ruang kelas. Wirausahawan dapat mengubah warisan budaya menjadi ekonomi kreatif yang bernilai.
Pelestarian budaya bukan pekerjaan romantik yang menatap masa lalu. Ia adalah investasi untuk masa depan.
Soppeng juga menghadapi tantangan citra. Selama bertahun-tahun, daerah ini kerap dikaitkan dengan stereotip negatif yang tidak sepenuhnya mencerminkan karakter masyarakatnya. Cara terbaik mengubah citra bukanlah dengan membantahnya, melainkan dengan menghadirkan narasi yang lebih kuat: prestasi, literasi, inovasi, riset, seni, dan kebudayaan.
Reputasi suatu daerah pada akhirnya dibentuk oleh karya warganya.
Ketika dunia berlomba membangun kota pintar (smart city), Soppeng memiliki peluang membangun sesuatu yang lebih berharga: masyarakat yang cerdas sekaligus berakar pada kebudayaannya.
Peradaban tidak bertahan karena tembok yang kokoh, tetapi karena nilai-nilai yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Hari Jadi Soppeng bukan sekadar peringatan usia sebuah daerah. Ia adalah pengingat bahwa sejarah hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan. Kita menghormati La Temmamala, La Mata Esso, La Makkarodda, dan para leluhur bukan dengan menghafal nama mereka, melainkan dengan melanjutkan semangat mereka: menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, mempersatukan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta menjaga ilmu dan kebudayaan agar tidak terputus.
Pada akhirnya, merawat Soppeng bukan hanya berarti menjaga bangunan bersejarah atau melestarikan ritual adat. Merawat Soppeng berarti memastikan bahwa nilai-nilai yang membesarkan negeri ini tetap hidup dalam cara kita berpikir, memimpin, dan memperlakukan sesama.
Sebab sebuah bangsa tidak benar-benar kehilangan dirinya ketika bangunan tuanya runtuh. Ia kehilangan dirinya ketika generasi mudanya tidak lagi mengenali cerita yang membentuk siapa mereka.